Katalog Sektoral dengan 5 Kementerian untuk Pengadaan Akuntabel

LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kini sudah mulai merangkak maju dan mengikuti perkembangan zaman. LKPP kini membentuk Katalog elektronik yang bisa membantu berbagai lembaga dalam negara dalam penyediaan barang dan jasa. Ada katalog elektronik nasional, katalog sektoral, dan juga katalog elektronik lokal.

Katalog elektronik ini menjadi terobosan yang cukup ditunggu-tunggu bagi beberapa sektor pemerintahan yaitu kementerian untuk bisa mengadapkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dengan mudah dan cepat. Hal ini juga sangat berkaitan dengan pencegahan tindakan korupsi yang sering terjadi pada zaman sebelumnya.

Dengan hadirnya katalog sektoral yang sifatnya elektronik ini maka dapat memangkas banyak sekali birokrasi yang sebelumnya. Dengan pemangkasan ini maka pengadaan barang akan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan pengadaan barang menjadi lebih efisien dan tentunya memperkecil bahkan meniadakan terjadinya korupsi.

Pada awal pengeluaran katalog sektoral ini bekerja sama dengan 5 kementerian sekaligus yang juga ditanggapi dengan baik sebab lebih cepat dan juga lebih efisien. Beberapa kementerian menyambut dengan hangat tentang katalog elektronik ini karena memudahkan semua pihak yang terlibat dan ikut menyukseskan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 5 kementerian itu adalah :

Katalog Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang sering disebut kementerian PUPR ini menjadi salah satu kementerian yang ikut bekerja sama meningkatkan katalog sektoral elektronik ini dalam pengadaan barang dan jasa. Kementerian PUPR juga merasa sangat terbantu karena dengan katalog ini tidak ada lagi sistem lelang dan lebih akuntabel seperti penyediaan alat berat.

Katalog Sektoral Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kementerian Kesehatan pun juga ikut berpartisipasi dalam hadirnya e-katalog ini. Kementerian Kesehatan sangat menguntungkan dalam penyediaan obat-obatan, pengadaan alat kesehatan, dan mempermudah akses rumah sakit. Kementerian kesehatan juga sangat mendukung karena dengan cara ini Indonesia bisa terbebas dengan praktik korupsi terutama di lingkungan kementerian kesehatan dan sektor di bawahnya.

Katalog Sektoral Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian yang juga bekerja sama dengan LKPP dalam kehadiran e-katalog untuk sektoral ini. Kementerian perhubungan merasa lebih dipermudah dalam berbagai pengadaan berbagai hal yang berkaitan dengan transportasi seperti bus, bantalan rel kereta, x-Ray, dan masih banyak lagi yang lain sebagainya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Selanjutnya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang juga sangat mendukung program yang satu ini. Kini, banyak sekolah yang bisa mengadakan berbagai jenis penunjang pendidikan dengan mudah, cepat dan tentunya lebih efisien. Dengan katalog elektronik di lingkungan Kemendikbud dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mencegah terjadinya tindak korupsi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kementerian Pertanian (Kemtan)

Dan yang terakhir ada Kementerian Pertanian atau Kementan yang juga menyambut baik adanya e-katalog ini sebab semuanya menjadi lebih mudah dan lebih terintegrasi. Kini penyediaan tanaman, bibit tanaman, alat dan mesin pertanian semuanya akan lebih diakses mengingat sektor pertanian di Indonesia masih sangat besar dan menjadi sektor terdepan.

Itu tadi 5 kementerian yang sudah bekerja sama sejak awal dengan LKPP untuk membentuk katalog sektoral dan sudah beroperasi sejak lama. Katalog elektronik menjadi salah satu terobosan yang menandakan bahwa Indonesia sebagai negara yang terus menerus berkembang ke arah kemajuan dan semakin beradaptasi dalam dunia digital. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat.

LPPAN telah menyelenggarakan pelatihan, materi bimtek, dan training bagi pemerintahan, BUMN, dan swasta dengan pengalaman lebih dari 10 tahun yang telah terdaftar secara resmi sebagai lembaga pelatihan yang akuntabel dan terpercaya untuk meningkatkan kapasitas SDM di organisasi Anda.

Kami menyediakan berbagai materi bimtek pengadaan dengan berbagai topik untuk menunjang peningkatan SDM demi tercapainya tujuan dari organisasi Anda dengan topik yang terdiri:

1. Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Perpres 16 Tahun 2018
2. Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Bimtek Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
6. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
7. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola
8. Bimtek Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
9. Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
10. Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
11. Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
12. Bimtek Khusus Topik Pengadaan Barang dan Jasa

Mencoba Simulasi Ujian PBJ sesuai Perpres 16 tahun 2018 secara GRATIS? klik DISINI

Butuh Informasi Terbaru Bimtek dan Konsultasi Bimtek sesuai Kebutuhan? Silakan klik dan chat WA di bawah ini.